perbedaan konsep desa yang lama . menurut UU Nomor 32 tahun 2004 dan . PP Nomor 72/2005 dengan k onsep d esa . mewujudkan kedaulatan desa dengan . baik. Mungkin terlalu d ini untuk .Selain itu, dengan mengetahui jumlah penduduk yang ada di kota kecil, maka pembangunan di kota kecil dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat, sehingga kebutuhan hidup penduduk di kota ini dapat terpenuhi dengan baik. 2. Kota Sedang (50.000 sampai 100.000 jiwa) Klasifikasi kota berikutnya adalah kota sedang.hanya ada dua macam yaitu desa dan kelurahan. Nurcholis (2011: 2-3) menyatakan dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dibedakan dengan kelurahan. Dilihat dari ciri geografis,demografis, dan sosiologisnya desa mempunyai ciri perdesaan, sedangkan kelurahan berciri perkotaan.Selain memahami pengertian pemerintah desa, perlu juga dipahami apa saja yang termasuk dengan perangkat desa. Perangkat desa dipimpin oleh Kepala Desa yang posisinya sejajar dengan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Keduanya merupakan puncak pemerintahan dimana Kepala Desa adalah petugas pelaksana pemerintahan.
khususnya terkait dengan relasinya dengan pemerintahan di atas (kabupaten/kota, provinsi dan Pusat) dan di bawahnya (desa/kelurahan). Perlu dicatat, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (sebagai aturan pelaksana UU No. 32 Tahun 2004), telah mengatur secara cukup rinci mengenai kecamatan dan camat.
Dalam kehidupan spiritualnya, masyarakat desa punya ciri khas yang berbeda. Masyarakat desa di Pulau Jawa misalnya. Mayoritas dari mereka menganut agama Islam. Berbeda dengan penduduk desa di Pulau Bali, yang kehidupannya banyak dipengaruhi ajaran agama Hindu. Baca juga: Pengertian Kepala Desa Beserta Tugas Pokok dan Fungsinya
Itulah definisi RT, RW, Dusun, Lingkungan, Desa, dan Kelurahan menurut Undang-Undang dan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU ini juga sudah dicabut dan dinyatakan ryoUc4G.
